TikTok menyatakan berkomitmen mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik atau PP Tunas. Komitmen itu disampaikan di tengah penyesuaian aturan baru yang mewajibkan platform digital memperkuat keamanan anak dan remaja di ruang siber, termasuk pengaturan akun untuk pengguna di bawah usia 16 tahun.
Perusahaan asal China tersebut mengatakan saat ini masih menuntaskan proses penilaian mandiri agar seluruh kebijakannya selaras dengan regulasi Indonesia. TikTok juga menyebut terus berkomunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) selama masa transisi penerapan aturan tersebut.
Penyesuaian akun remaja
Fokus utama TikTok saat ini adalah menyesuaikan pengaturan akun bagi remaja. Langkah ini mencakup pembatasan tertentu untuk pengguna di bawah usia minimum serta penguatan sistem verifikasi usia agar kebijakan perlindungan anak dapat diterapkan lebih konsisten.
TikTok menyebut pendekatan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga teknis. Platform video pendek itu mengandalkan sistem otomatis untuk mendeteksi akun yang tidak memenuhi syarat usia, lalu menangguhkan akun yang terbukti melanggar kebijakan.
Klaim penghapusan konten berbahaya
Dalam pernyataan resminya pada Sabtu, 28 Maret 2026, TikTok menyampaikan bahwa teknologi moderasi mereka telah menghapus 99,1 persen konten berbahaya secara proaktif. Artinya, sebagian besar konten yang melanggar sudah ditindak sebelum ada laporan dari pengguna.
TikTok juga menegaskan bahwa penghapusan konten dilakukan secara rutin berdasarkan Panduan Komunitas. Langkah ini disebut menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan pengguna, terutama anak dan remaja yang lebih rentan terhadap paparan konten berisiko.
Lebih dari 50 fitur keamanan
Untuk memperkuat perlindungan privasi, TikTok mengklaim menyediakan lebih dari 50 pengaturan keselamatan bagi pengguna remaja. Fitur-fitur ini bekerja otomatis untuk membantu membatasi interaksi, mengelola visibilitas akun, dan melindungi data pribadi pengguna muda.
Perusahaan juga menyatakan akan terus memperbarui sistem keamanannya sesuai kebutuhan regulasi dan perkembangan risiko digital. TikTok berjanji akan menyampaikan informasi yang transparan kepada pengguna di Indonesia mengenai panduan teknis terbaru yang relevan dengan perlindungan anak.
Peta kepatuhan platform digital masih beragam
Menjelang tenggat implementasi PP Tunas pada 27 Maret 2026, pemerintah menilai kepatuhan platform digital masih belum seragam. Dari data yang disebutkan, baru X atau Twitter lama dan Bigo Live yang dikategorikan patuh penuh terhadap aturan tersebut.
Sementara itu, TikTok berada pada posisi kooperatif sebagian, sejajar dengan Roblox. Status ini menunjukkan adanya itikad menyesuaikan diri, meski masih ada beberapa aspek teknis yang perlu diselesaikan agar seluruh kewajiban regulasi terpenuhi.
Platform besar lain seperti Facebook, Instagram, Threads, dan YouTube disebut belum memenuhi ketentuan. Kondisi ini membuat pemerintah terus memantau penerapan aturan secara ketat agar standar perlindungan anak di ruang digital berlaku adil untuk semua penyelenggara sistem elektronik.
Dorongan perlindungan anak di ruang siber
PP Tunas menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperketat tata kelola platform digital yang digunakan anak. Aturan ini menekankan perlunya sistem yang aman sejak tahap desain layanan, termasuk pembatasan usia, pengawasan konten, dan perlindungan data pribadi.
Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial oleh anak dan remaja, komitmen platform seperti TikTok menjadi sorotan karena dinilai memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Pemerintah menilai kepatuhan platform akan menentukan seberapa jauh ruang digital bisa lebih aman bagi pengguna muda di Indonesia.
Seiring proses penyesuaian berlangsung, TikTok masih menjadi salah satu platform yang diawasi publik dan regulator untuk memastikan janji kepatuhannya benar-benar diterjemahkan ke dalam kebijakan teknis yang dapat dirasakan langsung oleh pengguna di lapangan.
-
-
-
-
