Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) tentang Publisher Rights tetap berlaku meskipun telah terjadi kesepakatan dalam Perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa kebijakan domestik yang mengatur perlindungan hak penerbit dan tanggung jawab platform digital tidak akan dibatalkan atau tumpang tindih karena adanya perjanjian bilateral tersebut. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengklarifikasi hal ini guna meredam kekhawatiran masyarakat terkait dampak ART terhadap mekanisme lisensi berbayar dan sistem bagi hasil antara platform digital dan media nasional.
Meski Amerika Serikat mengajukan permintaan agar beberapa inisiatif lisensi berbayar dan mekanisme bagi hasil ditunda, Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa regulasi internal tetap konsisten dan menjadi landasan utama dalam memastikan keberlangsungan ekosistem media berbasis jurnalistik yang sehat. Nezar Patria juga mengungkapkan bahwa upaya dan kerja sama yang telah berlangsung antara platform dan media sejak sebelum Perpres tersebut dikeluarkan tetap diakui. Selain itu, koordinasi intensif dengan Dewan Pers pun terus dilakukan untuk merumuskan regulasi pendukung yang dapat memperkuat ekosistem media nasional.
Skema Kerja Sama Sukarela sebagai Solusi Pragmatik
Dalam konteks ART, Indonesia menyetujui tidak memperlakukan platform digital asal AS dengan kewajiban lisensi berbayar dan mekanisme bagi hasil yang wajib. Namun, hal ini bukan berarti platform asing tersebut lepas dari kontribusi terhadap jurnalisme lokal. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membuka pintu bagi skema kerja sama sukarela (voluntary agreement) sebagai alternatif yang realistis dan sesuai dengan Pasal 7 Perpres Publisher Rights.
Menurut Haryo Limanseto, Juru Bicara Kemenko Perekonomian, skema sukarela ini memungkinkan platform digital dan media nasional untuk menentukan bentuk kerja sama yang saling menguntungkan secara fleksibel. Bentuk kerja sama dapat meliputi dukungan finansial, penyediaan data, atau kolaborasi konten tanpa harus melalui mekanisme lisensi berbayar yang dipaksakan. Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga hubungan bisnis tetap sehat sekaligus memberi ruang bagi industri media beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pasar global.
Kekhawatiran Posisi Tawar Media Nasional
Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menanggapi perjanjian ART dengan nada kritis terkait posisi tawar media nasional dalam negosiasi komersial dengan platform digital global. Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika, menyampaikan bahwa ketiadaan kewajiban hukum yang jelas akan memperlemah posisi tawar media di hadapan korporasi teknologi besar. Ia menegaskan bahwa platform digital sangat membutuhkan konten jurnalistik yang berkualitas, terutama di era kecerdasan buatan (AI) yang kini berkembang pesat.
Wahyu menilai bahwa kolaborasi komersial harus diatur dengan tegas agar keseimbangan kekuatan antara pelaku media lokal dan platform digital tetap terjaga. Ia menambahkan bahwa pelaksanaan Perpres Publisher Rights secara konsisten menjadi kunci agar media nasional dapat bertahan dan berdaya saing. Pernyataan ini mengingatkan bahwa perjanjian internasional seperti ART tidak boleh menghalangi upaya perlindungan dan pemberdayaan industri media dalam negeri.
Upaya Pemerintah dalam Mengatur dan Memantau
Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memantau pelaksanaan Perpres Publisher Rights dan dampak perjanjian ART terhadap ekosistem media dan platform digital. Dialog intensif bersama Dewan Pers serta berbagai pemangku kepentingan lainnya tetap berlangsung guna menyempurnakan regulasi dan tata kelola media yang berkelanjutan. Pemerintah menilai skema kerja sama sukarela sebagai opsi tengah yang realistis untuk mengakomodasi kebutuhan pasar serta kemajuan teknologi informasi secara global.
Berikut poin penting terkait pelaksanaan Perpres Publisher Rights meski terdapat perjanjian ART:
- Perpres tetap berlaku sebagai landasan hukum utama bagi perlindungan hak penerbit dan kewajiban platform digital di Indonesia.
- Platform digital asal Amerika Serikat tidak diwajibkan menjalankan lisensi berbayar sesuai kesepakatan ART.
- Opsi kerja sama sukarela menjadi alternatif strategis untuk mendukung jurnalisme tanpa paksaan lisensi berbayar.
- AMSI mengingatkan risiko melemahnya posisi tawar media nasional tanpa regulasi hukum yang kuat.
- Pemerintah bersama Dewan Pers terus bekerja memperkuat tata kelola guna menjaga ekosistem media yang sehat dan berkelanjutan.
Kebijakan ini menjadi penjembatan dalam menyeimbangkan perlindungan industri media nasional sekaligus mematuhi kewajiban internasional dalam kerangka kerja sama bilateral. Dengan demikian, Perpres Publisher Rights tetap menjadi instrumen vital untuk memastikan hak dan tanggung jawab penerbit media di Indonesia terlindungi sekaligus membuka peluang adaptasi kerja sama global di sektor teknologi dan informasi.
-
-
-
-
