Pemberlakuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru, yakni UU Nomor 20 Tahun 2025, resmi berlaku mulai Januari 2026. Meski membawa sejumlah perubahan prosedural yang signifikan, KUHAP 2026 tidak mengubah substansi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, adopsi aturan baru ini memberikan dampak besar terhadap tata kelola korporasi di Indonesia, terutama dalam hal manajemen risiko pidana.
KUHAP 2026 dan Posisi UU ITE
Menurut Sartono, Managing Partner dari firma hukum Dentons HPRP, KUHAP 2026 hanya mengatur tata cara pelaksanaan proses hukum, termasuk penanganan barang bukti elektronik. Dengan demikian, substansi UU ITE tetap berada dalam ranah undang-undang itu sendiri tanpa berubah akibat revisi KUHAP. “Kalau perubahan gara-gara ada KUHAP, kemudian mengubah substansi (UU ITE), rasanya sih tidak,” jelas Sartono dalam seminar Dentons HPRP Law & Regulations Outlook 2026 di Jakarta (5/2/2026).
Pembaruan KUHAP ini lebih menitikberatkan pada penyesuaian proses hukum pidana dengan kemajuan teknologi, sekaligus memperkuat perlindungan hak warga negara serta mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan. Dengan adanya pengaturan yang lebih modern melalui KUHAP 2026, tata kelola hukum elektronik dan transaksi online dapat dijalankan dengan prosedur yang lebih jelas.
Pengaruh KUHAP 2026 terhadap Dunia Korporasi
Sementara substansi UU ITE tidak berubah, KUHAP 2026 justru menimbulkan tekanan baru pada korporasi dalam menjalankan bisnisnya. Regulasi ini secara eksplisit mengatur hubungan antara tindak pidana dengan entitas korporasi. Para pelaku usaha dihadapkan pada tuntutan tata kelola yang lebih transparan dan sistem pengawasan internal yang ketat.
Praktisi hukum Timothy Joseph Inkiriwang mengamati bahwa banyak perusahaan merasa kebingungan mengenai perubahan ini. Mereka mempertanyakan apakah metode pengelolaan risiko pidana konvensional masih relevan atau harus dirombak total. “Mereka sebagai korporasi harus bisa menyesuaikan diri. Aturan ini menuntut perubahan cara berpikir,” ungkap Timothy.
Deferred Prosecution Agreement (DPA): Inovasi Penting dalam KUHAP 2026
Salah satu inovasi signifikan dalam KUHAP 2026 adalah pengenalan mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA). DPA memberikan opsi penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, di mana jaksa menawari kesepakatan kepada perusahaan yang tersangkut masalah hukum.
Dalam kerangka DPA, korporasi harus melakukan perbaikan fundamental sebagai imbalan agar proses penuntutan digantungkan. Hal ini termasuk meningkatkan tata kelola perusahaan, memperbaiki sistem pengawasan, dan merevisi kebijakan internal. Pendekatan ini memaksa perusahaan untuk proaktif dalam mengenali dan mencegah potensi risiko pidana.
Timothy menekankan pentingnya pengelolaan risiko mulai dari tahap awal. Dengan menerapkan tata kelola yang baik dan pemetaan risiko secara menyeluruh, perusahaan dapat menghindari potensi kerugian dari proses hukum yang panjang dan mahal.
Adaptasi Korporasi di Tengah Pergeseran Hukum Acara Pidana
KUHAP 2026 merupakan refleksi perubahan paradigma dalam penanganan perkara pidana di Indonesia. Tak hanya memperkenalkan DPA, regulasi baru ini juga mencakup konsep restorative justice, pengakuan bersalah, saksi mahkota, dan denda damai. Semua instrumen ini menuntut kesiapan adaptasi korporasi agar dapat mengelola risiko hukum secara efektif dan meminimalisir dampak negatif.
Para praktisi hukum menilai regulasi ini positif sebagai sarana perbaikan sistem dan kinerja korporasi. Namun, kesiapan dan pemahaman mendalam mengenai aturan baru wajib dimiliki oleh pelaku usaha agar tetap bisa bertahan dan berkembang secara berkelanjutan.
Pentingnya Sosialisasi dan Konsultasi Hukum
Dengan penerapan KUHAP 2026 yang baru, pelaku usaha dianjurkan untuk secara aktif melakukan konsultasi dengan ahli hukum dan memperbarui sistem tata kelola internal. Sosialisasi intensif perlu dilakukan guna memastikan seluruh lapisan perusahaan memahami mekanisme hukum acara pidana yang berkembang.
Terlebih lagi, integrasi antara aspek teknis hukum dan manajemen risiko korporasi menjadi kunci agar perusahaan dapat memanfaatkan peluang penyelesaian hukum secara lebih efisien dan menghindari konsekuensi hukum yang merugikan.
Pembaharuan KUHAP ini menandai transformasi signifikan di bidang hukum acara pidana, yang secara tidak langsung memengaruhi berbagai sektor, termasuk teknologi informasi dan bisnis korporasi di Indonesia. Oleh karena itu, korporasi wajib menyiapkan diri melalui perubahan strategi tata kelola agar dapat beradaptasi dengan lingkungan hukum yang semakin kompleks dan dinamis.
