Pemerintah telah resmi memberlakukan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sejak 1 Juli 2025 melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024. Namun, hingga akhir Agustus 2025, iuran BPJS Kesehatan masih menggunakan struktur lama yang mengacu pada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Hal ini berarti masyarakat peserta BPJS Kesehatan belum wajib menyesuaikan pembayaran iuran dengan sistem KRIS yang sudah diberlakukan, karena tarif baru belum resmi ditetapkan oleh pemerintah maupun BPJS Kesehatan.
Tarif Iuran BPJS Kesehatan per Agustus 2025
Berdasarkan data terbaru yang berlaku sampai 30 Agustus 2025, besaran iuran peserta mandiri atau Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) tetap menggunakan tarif lama sebagai berikut: kelas 1 sebesar Rp150.000 per orang per bulan, kelas 2 sebesar Rp100.000 per orang per bulan, dan kelas 3 sebesar Rp42.000 per orang per bulan. Namun, peserta kelas 3 yang menerima subsidi dari pemerintah hanya perlu membayar Rp35.000 saja setelah pengurangan Rp7.000.
Untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), seluruh biaya iuran sepenuhnya ditanggung pemerintah sebesar Rp42.000 per bulan. Kondisi ini memastikan peserta PBI dapat menggunakan layanan kesehatan BPJS tanpa harus membayar biaya iuran secara mandiri.
Sedangkan untuk segmen Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI/Polri, serta pegawai BUMN, BUMD, dan swasta, iuran diambil langsung dari gaji setiap bulan dengan besaran 5 persen. Dari total 5 persen itu, pemberi kerja membayar sebesar 4 persen, sementara pekerja menanggung 1 persen. Skema pemotongan ini juga masih mengacu pada aturan lama, menunggu perubahan yang diselaraskan dengan sistem KRIS.
Batas Waktu Pembayaran Iuran dan Sanksi
BPJS Kesehatan menetapkan batas waktu pembayaran iuran maksimal tanggal 10 setiap bulannya. Jika peserta terlambat membayar, status kepesertaan bisa menjadi nonaktif sementara. Meskipun saat ini tidak ada denda administrasi untuk keterlambatan pembayaran, peserta yang menunggak pembayaran selama lebih dari 45 hari dan kemudian memerlukan layanan rawat inap akan dikenai denda pelayanan yang dihitung berdasarkan diagnosis awal pasien.
Implementasi KRIS dan Kejelasan Tarif Baru
KRIS diterapkan untuk menyatukan standar layanan rawat inap di seluruh fasilitas kesehatan negara. Dengan sistem ini, tidak akan ada lagi pembagian kamar berdasarkan kelas 1, 2, dan 3 seperti sebelumnya. Standar fasilitas kamar, jumlah tempat tidur, serta cakupan pelayanan medis disetarakan agar masyarakat dengan status kepesertaan apa pun mendapatkan pelayanan yang seragam.
Walaupun KRIS telah berjalan sejak Juli 2025, pemerintah belum mengumumkan tarif baru sebagai pengganti struktur iuran lama. Dengan demikian, masyarakat BPJS Kesehatan saat ini masih diwajibkan membayar iuran berdasarkan struktur lama, tanpa perubahan kewajiban.
Informasi Tambahan bagi Peserta BPJS Kesehatan
Masyarakat diimbau tetap disiplin dalam melakukan pembayaran iuran tepat waktu agar status kepesertaan tetap aktif dan layanan kesehatan yang dibutuhkan dapat segera diakses tanpa hambatan. Pemerintah dan BPJS Kesehatan diperkirakan akan segera mengumumkan tarif iuran yang disesuaikan dengan sistem KRIS dalam waktu dekat.
Penggunaan struktur iuran lama hingga Agustus 2025 memberikan waktu bagi peserta untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan sistem pembayaran terbaru. Hal ini juga mencerminkan perlunya sosialisasi lebih lanjut agar masyarakat memahami perubahan standar pelayanan kesehatan yang dihadirkan KRIS sekaligus konsekuensi tarif yang akan berlaku.
Dengan demikian, meskipun KRIS telah diberlakukan secara administratif, tarif iuran BPJS Kesehatan tetap menggunakan aturan lama sampai ada keputusan resmi dari pemerintah yang mengatur struktur iuran baru berbasis KRIS. Masyarakat diharapkan terus mengikuti informasi resmi guna menghindari ketidakpastian dalam pembayaran iuran dan memastikan hak layanan kesehatan tetap terjaga.
-
-
-
-
