Anggota DPR RI, Ahmad Iman Sukri, menilai impor kendaraan utuh atau Completely Built Up (CBU) dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara bertentangan dengan janji Presiden Prabowo Subianto. Prabowo selama ini mendorong penggunaan produk kendaraan dalam negeri bagi pemerintah dan pejabatnya, khususnya kendaraan seperti Maung yang diproduksi lokal.
Impor 105 ribu unit kendaraan oleh PT Agrinas ini dinilai tidak selaras dengan usaha menguatkan industri otomotif nasional. Ahmad Iman menyatakan Indonesia memiliki kapasitas produksi otomotif yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, termasuk kendaraan niaga ringan seperti pikap.
Kapasitas Produksi Otomotif dalam Negeri
Menurut data resmi, kapasitas produksi otomotif nasional mencapai sekitar 2,5 juta unit kendaraan per tahun. Angka ini sudah termasuk kendaraan niaga ringan yang menjadi produk unggulan ekspor. Hal ini menunjukkan kemampuan industri lokal tidak perlu diragukan lagi.
Ahmad Iman menegaskan bahwa kapasitas produksi yang besar seharusnya bisa memenuhi kebutuhan kendaraan untuk sektor komersial baik di pasar domestik maupun ekspor. Dengan kapasitas tersebut, menurutnya, tidak ada alasan rasional untuk mengimpor kendaraan niaga dalam jumlah besar dari India.
Pertimbangan Ekonomi dan Tanggung Jawab BUMN
Sebagai perusahaan pelat merah, PT Agrinas diminta untuk mengelola anggaran negara dengan sangat selektif, khususnya di tengah tekanan ekonomi global dan daya beli masyarakat yang menurun. Belanja pengadaan kendaraan harus memberi efek ganda positif terhadap perekonomian nasional.
Ahmad Iman mengingatkan bahwa setiap pengadaan oleh BUMN semestinya memberikan nilai tambah bagi industri dalam negeri. Impor produk otomotif CBU dalam jumlah besar dinilai tidak memenuhi kriteria ini dan justru berisiko melemahkan sektor industri otomotif nasional.
Kepatuhan Terhadap Undang-Undang Perindustrian
Selain alasan ekonomi, langkah impor massal ini juga dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. UU tersebut memperkuat dorongan pengembangan industri nasional yang berkelanjutan.
Iman menegaskan bahwa ekosistem produksi kendaraan niaga di Indonesia telah kuat dan siap menopang kebutuhan nasional. Dengan demikian, mengutamakan kendaraan buatan lokal menjadi kewajiban untuk menjaga kelangsungan industri dan menghindari ketergantungan pada produk impor.
Rincian Impor Kendaraan
PT Agrinas mengimpor kendaraan dari dua produsen otomotif terbesar di India, yaitu Mahindra and Mahindra Ltd. dan Tata Motors. Total kendaraan yang diimpor mencapai 105 ribu unit dengan rincian sebagai berikut:
- 35.000 unit pikap Mahindra Scorpio 4×4
- 35.000 unit pikap 4×4 dari Tata Motors
- 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors
Distribusi kendaraan impor telah mulai dilakukan secara bertahap. Direktur Utama PT Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, menyatakan saat ini sudah ada pengiriman sekitar 200 unit yang disalurkan ke sejumlah daerah. Rencananya, jumlah ini akan bertambah menjadi 1.000 unit pada akhir bulan.
Setiap kendaraan direncanakan akan didistribusikan kepada koperasi yang berpartisipasi dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk mendukung mobilisasi dan aktivitas ekonomi lokal.
Dilema Antara Komitmen Politik dan Kebijakan Ekonomi
Kasus ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara komitmen Presiden Prabowo yang mendorong penggunaan kendaraan produksi lokal dengan kebijakan PT Agrinas yang memilih impor massal. DPR menilai BUMN perlu lebih konsisten memprioritaskan pengadaan produk dalam negeri agar industri nasional dapat tumbuh dan bersaing lebih baik.
Tekanan ekonomi global dan keterbatasan anggaran negara menuntut pengelolaan fiskal yang cermat agar bisa menciptakan dampak positif jangka panjang. Impor kendaraan CBU dalam skala besar sangat berpotensi menimbulkan ketergantungan dan melemahkan kedaulatan industri otomotif nasional.
DPR pun meminta agar pengadaan barang strategis oleh BUMN selalu memberikan manfaat bagi industri domestik, guna mendorong kemandirian dan menjamin keberlanjutan sektor otomotif nasional.
Kasus PT Agrinas ini menjadi peringatan penting bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri terkait pentingnya konsistensi dalam menjalankan komitmen penggunaan produk lokal. Pendekatan ini dinilai vital untuk meningkatkan kemajuan ekonomi nasional secara menyeluruh dan keberlanjutan sektor manufaktur domestik.
DPR menegaskan langkah pengadaan kendaraan niaga melalui impor harus dikaji ulang dengan mempertimbangkan kapasitas produksi lokal yang sudah ada. Prioritas pada produk dalam negeri merupakan kunci untuk menjaga kedaulatan industri otomotif nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi Indonesia.
