Pemerintah dan DPR RI akhirnya menyepakati langkah penting terkait status tenaga honorer kategori R2 hingga R5. Dalam rapat kerja resmi bersama Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), diberitakan bahwa honorer di kelompok tersebut akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu mulai tahun 2025. Kesepakatan ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah kejelasan status dan hak para tenaga honorer yang telah lama mengabdi tanpa kepastian.
Pengertian Honorer R2–R5
Tenaga honorer dibagi dalam kategori R2 sampai R5 berdasarkan sistem pendataan dan verifikasi BKN serta Kemenpan-RB. Kategori tersebut meliputi:
- R2: Tenaga honorer yang sudah bertugas lama namun belum lulus seleksi ASN atau PPPK terdahulu.
- R3: Honorer yang memiliki SK dari pejabat berwenang tetapi belum terdaftar secara lengkap.
- R4–R5: Tenaga teknis, administrasi, dan fungsional yang tersebar di instansi pusat maupun daerah.
Pembagian ini membantu mengelompokkan honorer berdasarkan status dan fungsi kerja mereka sebagai dasar pengangkatan ke PPPK.
Pokok-Pokok Kesepakatan Raker DPR dan Pemerintah
Pada rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Kemenpan-RB, dan BKN, terdapat sejumlah poin krusial yang menjadi hasil persetujuan bersama terkait pengaturan tenaga honorer R2 hingga R5. Berikut ringkasan tujuh poin utama:
-
Pengangkatan Honorer R2–R5 Menjadi PPPK Penuh Waktu
Pemerintah berkomitmen mengangkat tenaga honorer kategori ini menjadi PPPK penuh waktu mulai 2025 sebagai solusi permanen status kepegawaian mereka. -
Tidak Ada Pemutusan Hubungan Kerja Massal di 2024
Tenaga honorer tidak akan terkena pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran pada akhir tahun 2024, dengan adanya masa transisi sampai pengangkatan PPPK selesai. -
Pengangkatan Tanpa Tes Reguler, Menggunakan Mekanisme Khusus
Calon PPPK dari honorer akan diangkat melalui mekanisme penyesuaian, afirmasi, atau pengangkatan langsung, khusus bagi yang sudah lama bekerja dan memenuhi syarat. Ini berbeda dengan proses seleksi ASN biasa yang berbasis tes. -
Kriteria Pengangkatan
Tenaga honorer yang akan diangkat harus:- Masih aktif bekerja hingga saat ini.
- Terdaftar dan terverifikasi dalam database BKN melalui validasi bersama pemerintah pusat dan daerah.
-
Gaji dan Tunjangan Sesuai Peraturan
PPPK hasil pengangkatan akan menerima gaji, tunjangan, dan hak kepegawaian lain sesuai peraturan yang berlaku, termasuk perlindungan BPJS dan kemungkinan jaminan pensiun. -
Kewajiban Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah wajib menganggarkan gaji PPPK dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bekerjasama dengan pemerintah pusat guna mendukung kelancaran proses pengangkatan. - Prioritas Tenaga Teknik dan Administrasi
Selain guru dan tenaga kesehatan, tenaga teknis dan administratif juga menjadi prioritas pengangkatan, karena selama ini kelompok ini kurang mendapatkan formasi ASN.
Respons Pemerintah dan DPR
Wakil Menteri PAN-RB menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bukti komitmen pemerintah untuk menghapus status honorer secara bertahap dan adil, tanpa mengabaikan jasa tenaga honorer yang sudah lama mengabdi. Ketua Komisi II DPR juga menegaskan kesiapan DPR untuk memantau pelaksanaan agar tidak menimbulkan masalah baru di lapangan.
Pengangkatan honorer R2–R5 menjadi PPPK penuh waktu pada 2025 diharapkan dapat menjadi angin segar yang tidak hanya memberi kejelasan status, tetapi juga pengakuan dan jaminan hak-hak pekerja honorer selama ini. Tenaga honorer yang tergolong dalam kategori ini disarankan untuk memastikan data mereka terverifikasi dan aktif bekerja agar dapat mengikuti proses pengangkatan.
Informasi resmi terkait update proses ini dapat diakses melalui saluran resmi BKN, Kemenpan-RB, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masing-masing daerah. Langkah ini menjadi sinyal positif bagi reformasi birokrasi dan peningkatan kesejahteraan tenaga honorer di Indonesia.
-
-
-
-
